 |
| KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MEDAN |
===============================================================
Nomor : Kd.02.15/PP.00/2450/2015 Medan, 24 April 2015
Lamp : 1 (satu) Eks.
Perihal : Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan Dana BOS Madrasah
Kepada Yth :
- Kepala MIS
- Kepala MTsS
- Kepala MAS
di Medan.
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/2-d/PP.00/1568/2015 tanggal 23 April 2015 Perihal dipokok surat, maka dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :
- Terjadi perubahan mekanisme pencairan dana BOS Madrasah akibat dari perubahan Akun dari 572111 menjadi 521219 yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-2459/PB/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Kebijakan Dispensasi Akun BOS Madrasah.
- Tata cara pencairan dana BOS Madrasah dengan akun 521219 berpedoman pada PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-8245/PB/2014 tanggal 28 Nopember 2014.
- Alokasi Dana BOS Madrasah dapat diletakkan pada DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- Dalam pengajuan pencairan pihak Madrasah harus menyampaikan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) persemester yang akan direkapitulasi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Daftar Kebutuhan Permohonan Pencairan dari setiap madrasah.
- Penerima Bantuan harus melampirkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian, kuitansi, perjanjian/kontrak, penetapan keputusan ketika mengajukan dana Bantuan Operasional tahap berikutnya.
- Proses Pencairan dana BOS MI, dan MTs dapat dilakukan dua tahap dengan menggabungkan dua triwulan dan satu semester, semester satu (triwulan 1 dan 2) semester dua (triwulan 3 dan 40).
- Tahap awal proses pencairan adalah dengan melampirkan SP2B dan RKAM (terlampir).
- Kabupaten/Kota memverifikasi dan merekapitulasi usulan Madrasah berdasarkan jenis pembiayaan baik belanja barang/jasa/bahan habis pakai. belanja kegiatan, dan honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (form terlampir).
- Usulan Madrasah yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Kankemenag Kab/Kota diajukan ke Kanwil untuk proses pencairan.
- Apabila Madrasah melakukan free financing (talangan) boleh mengajukan LPJ rampung (menagih kembali) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan menyertakan seluruh bukti fisik (kuitansi, bon faktur, dll).
- Madrasah yang tidak melakukan free financing dapat mengajukan uang muka kerja dengan melampirkan RKAM, SK Penetapan Penerima dari Kab/Kota, SK Penetapan Anggaran untuk belanja barang, belanja kegiatan, dan honorer dari PPK, surat pernyataan/perjanjian batas waktu penyerahan LPJ (laporan pertanggungjawaban).
- Perlu diperhatikan apabila Madrasah tidak menyerahkan LPJ pada waktunya maka pencairan dana tahap selanjutnya akan ditunda dan atau dibatalkan.
- Untuk selanjutnya berkas dalam bentuk HardCopy (printout) diantar langsung ke Seksi Pendidikan Madrasah dan berikut juga SoftCopy (CD RW).
- Berkas dan data paling lambat kami terima pada tanggal 28 April 2015, kelalaian dan keterlambatan jadwal penyampaian data tersebut resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab saudara.
Demikian disampaikan, dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.
a.n. Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah
Kementerian Agama Kota Medan
dto
Drs. Impun Siregar, MA
NIP. 197006081996031002
Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Medan (sebagai laporan)
Disalin Kembali Oleh :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar